Skripsi
ANALISIS PUTUSAN NO.195/PID.B./2009/PN.BBS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BREBES
Indonesia :
David Bani Adam,5107502567,dalam"Analisis Putusan NO. 195/ PID.B / 2009/ PN.BBS Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Di Kabupaten Brebes". Penelitian ini mempunyai tujuan Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana korupsi diatur dalam hukum positif di Indonesia, Dan Untuk mengetahui penerapan unsusr-unsur pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) sub a, b UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,pada putusan perkara pidana No 195/Pid B/2010/PN BBS.
Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah yaitu pendekatan kasus {Case approach}, Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara tindak pidana korupsi penyalah gunaan dana bantuan sosial di Kab Brebes.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Rumusan hukum positif tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat dalam pasal-pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, dan 23, selain memperluas pengertian perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai korupsi, Undang-Undang juga menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi (pasal 4).
Keempat Unsur tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana korupsi dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) sub a, b UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terpenuhi. Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa adalah suatu tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) sub a, b UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi,,Putusan, Penyalahgunaan,
English :
David Bani Adam, 5107502567 dalam "Analysis Of Distric Brebes Court Dicision NO.195/PID.B/2009/PN.BBS Brebes Local Government in Corruption Abuse of Social Assistance Fund." This research has the objective to find out how corruption is set in the positive law in Indonesia And to know the application of article 3 element jo article 18 paragraph (1) sub a, b of Law No. 31 of 1999 revised by Law No. 20 of 2001 on the eradication of corruption, the decision of criminal case No. 195/PID.B/PN.BBS.
The method used for writing this essay is the approach to the case, Decision of the District Court judge in Brebes, on cases of corruption abuse of social grants in the district of Brebes.
The conclusion of this research is the formulation of positive law of corruption according to Law No. 31 of 1999 as amended by Act No. 20 of 2001, contained in chapters 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, and 23, in addition to expanding the understanding that could be qualified as acts of corruption, the Act also asserts that the return of state financial losses or not the state's economy in criminal eliminate the perpetrators of corruption (article 4).
The fourth element of corruption that is formulated in article corrupt activities in conjunction with article 3 of Article 18 paragraph (1) sub a, b of Law No. 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001 on the eradication of corruption are met.
The whole series of actions that have been done by the defendant is a criminal act of corruption under article 3 jo article 18 paragraph (1) sub a, b of Law No. 31 of 1999 revised by Law No. 20 of 2001 on the eradication of corruption.
Keywords: Corruption, Dicision, Abuse
1022011KI6 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain