Skripsi
Prospek Penggunaan Electronic Voting (e-Voting) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tegal
Indonesia :
Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan agenda tetap dan merupakan suatu keharusan karena amanat Undang-Undang. Di Kota Tegal atau di kota atau kabupaten lainnya Pemilu Kepala Daerah selama ini dengan menggunakan pola lama yakni coblos secara manual. Dengan perkembangan teknologi pola penandaan suara bisa dilakukan dengan cara digital yang banyak menawarkan kemudahan dan biaya ringan. Namun system mutakhir ini membawa aspek-aspek hukum yang tidak bisa diabaikan.
Oleh karena itu, pengamatan atau penelitian menyangkut aspek hukum penggunaan elektronik voting menjadi penting agar proses Pemilukada berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat.
Penelitian ini menganalisa aspek-aspek hukum yang terjadi pada proses Pemilukada sehingga para pengampu kepentingan dalam Pemilukada terutama masyarakat Kota Tegal bisa memahaminya dengan jelas.
Penelitian pada penulisan ini menggunakan metode perumusan hipotesis dan uji kebenarannya melalui pengamatan pada regulasi yang ada dan wawasan aspek-aspek lain yang bersinggungan langsung dengan proses Pemilukada di Kota Tegal yang akan datang.
Setelah memahami permasalah yang terjadi dari sisi aspek-aspek hukum baik dalam proses awal, pelaksanaan, maupun proses akhir atau implementasi penyelenggaraan Pemilukada akan dapat diambil kesimpulan-kesimpulan yang berguna.
Terkait dengan apakah penggunaan electronic voting (e-voting) sebagai pengganti penandaan coblos bisa dilakukan pada Pemilukada di Kota Tegal? Kajiannya adalah dari segi yuridis formil, karena terkait dengan regulasi yang ada. Dari hasil penelitian, landasan hukum e-voting baru sebatas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 saja. Sedangkan landasan hukum lainnya belum ada.
Kata Kunci : Electronic Voting Pemilukada
English :
Regional Head Election is a fixed agenda and is a must because the mandate of the Act. In the city of Tegal or any other district in the city or the Regional Head for this election by using the old pattern that is coblos manually. With technological developments marking pattern can be sound dilakukan digital by offering convenience and cost many ringang. But this cutting-edge system brings the legal aspects that can not be ignored. Therefore, observation or research concerning the legal aspects of the use of electronic voting to be important for the election process went well according to societal expectations.
Research aims to analyze the legal aspects that occur in the process of the Regional Head Election in Tegal so that stakeholders in the election of Regional Head and Tegal City community can understand it clearly.
Research on this paper uses the formulation of hypotheses and test methods of truth through observation of existing regulations and insights into other aspects that intersect directly with the Regional Head Election in Tegal.
After understanding the problems that occur from the side of the legal aspects of both in the initial process, operations and end the process or implementation of Regional Head of election-will can be drawn conclusions that are useful for the implementation of the Regional Head Election in Tegal in times to come.
In relation to whether the use of electronic voting (e-voting) instead of tagging coblos and tick can be done at the Regional Head Election in Tegal? Study is in terms of formal juridical, as they relate to the existing regulations. From the research, the legal basis about the use of e-voting is merely the decision of the Constitutional Court Number 147/PUU-VII/2009 only. While there is no other legal basis.
Keywords: Electronic Voting Pemilukada
822011KI15 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain