Skripsi
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM SISTEM PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK ( NJOP ) KHUSUSNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( PBB ) menurut UU No. 12 TAHUN 1994 ( Penelitian di wilayah kantor pelayanan pajak pratama Tegal )
Indonesia :
Regil Vaonda Idiil Fitri, 5107502655. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerapan prinsip keadilan dalam sistem penetapan NJOP PBB di wilayah Tegal serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan penetapan NJOP.
Metode pendekatan permasalahan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu kitab undang-undang hukum yang didasarkan pada UU No.12 Tahun 1994 perubahan atas UU No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan membutuhkan bahan-bahan hukum sebagai bahan utama. Bahan hukum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu peraturan perudang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku refrensi, jurnal, dan hasil penelitian yang mendukung bahan hukum primer.
Hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam penelitiannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal adalah : 1) Penerapan prinsip keadilan dalam Penetapan NJOP PBB di wilayah Tegal telah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1994 perubahan atas UU No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam pelaksanaannya apabila ada ketidaksesuaian data dari kantor pajak dengan data yang diajukan oleh wajib pajak, maka wajib pajak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas surat penagihan pajak terhutang kepadanya, yang kemudian diajukan ke Kator Wilayah Direktur Jenderal Pajak setempat. 2) Penilaian untuk Penetapan NJOP diwilayah Kota Tegal menggunakan dua macam penilaian, yakni Penilaain NJOP secara massal dan Penilaian NJOP secara Individual, dimana Penilaian NJOP secara individual mengharuskan penelitian yang spesipik terhadap kelemahan dan keunggulan dari berbagai aspek, diantaranya: aspek legal, fisik, dan ekonomi. Luasnya wilayah objek pajak serta besarnya jumlah objek pajak mengakibatkan penilaian secara individual memerlukan tenaga dan biaya yang lebih banyak.
Kata Kunci: Prinsip Keadilan, Nilai Jual Objek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan
English :
Regil Vaonda Idiil Fitri, 5107502655. This research aims to determine the implementation of justice principles application in determining system selling value tax object (SVTO) especially land and building tax in region Tegal and to determine about the factors that influence differences selling value tax object (SVTO) determination.
Method approach the problems that the author used this research is the approach of legislation namely, the legal code of law based on law no. 12 of 1994, it is amendment of the law no.12 of 1985 on land and building tax. The research uses the approach of legislation needs legal material as the main materials. Legal materials consist of primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal materials are rules and regulations, but the secondary legal materials are reference books, journals, and research result which support the primary legal materials.
The result of research in the primary tax office regional Tegal are: 1) The application of justice principles in determining system selling value tax object (SVTO) especially land and building tax by law no. 12 of 1994, it is amendment of the law no.12 of 1985 on land and building tax. If any inconsistency between tax office/ internal revenue data and the taxpayer data, the taxpayer can use the taxpayer's right to propose an objection on tax collection liability to Director Tax General office local area. 2) Assessment for selling value tax object (SVTO) determination in Tegal uses two assessment, they are selling value tax object (SVTO) mass and selling value tax object (SVTO) individual assessment. For selling value tax object (SVTO) individual needs specific research on advantages and disadvantages of various aspects, including: legal, physical, and economy aspect. The Coverage of tax objects and the large number tax objects make the assessment individually needs more energy and a lot of cost.
Keyword: Principle of Justice, Selling Value Tax Object (SVTO), Land and Building Tax
1422011KI62 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain