Skripsi
Politik Hukum dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Indonesia :
Penelitian ini diawali oleh suatu permasalahan dalam politik hukum perundang-undangan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dasar kebijakan yang dicermati adalah sebagaimana diatur dalam UU 31/1999 juncto UU 21/2001. Kondisi ini diduga memberi dampak dalam penindakan tindak pidana korupsi di Indonesi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum dalam penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia dan dampak yang ditimbulkannya.
Metode penelitian yang dipakai adalah statute approach, yang memfokuskan pada bagimana perundang-undangan itu dibuat.
Penelitian ini menemukan bahwa dalam politik hukum perundang-undangan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat banyak faktor yang bermain, terutama politik (kepentingan). Hal ini menjadikan netralitas hukum terganggu dan penindakan tindak pidana korupsi belum berjalan optimal.
Penelitian ini merekomendasikan untuk adanya politik hukum perundang-undangan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia yang bebas dari intervensi kepentingan tertentu.
English :
This research based on the problem on Indonesian legislation policy especially toward implementation of corruption delict as regulated on UU 31/1999 juncto UU 21/2001. The task is about political deliberation in the law enforcement toward corruption in Indonesia and the yuridical impact of course.
This research wants to know about political law deliberation in law enforcement toward corruption cases in Indonesia and its the yuridical impact of course.
The method of the research is statute approach, that researcher learning about public policy that related to the law issues that is still on action by government. Finally, it will get an argumentation to be the solution. This research also use case approach toward cases related with the issues.
This research found that political law toward corruption abuse in Indonesia has not fulfilled with justice, and still in the influence of political life.Yuridical impact of them can be observed on the law enforcement toward corruption abuse that has not being maximized in Indonesia.
This research recommend that the rule making of corruption in Indonesia should be minimized with all vested interest that can disturb law netrality of course. So that the law enforcement will go on better than before.
2322011KI6 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain