Skripsi
PERTANGGUNGAN JAWAB PIDANA DALAM KASUS PELANGGARAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN “CRIMINAL LIABILITY OF FISHING LICENSE DILIQUENCY BASED ON ACT NUMBER 45’ 2009 AS CONVERSION ACT N
ABSTRAK
Mizan Yudha Nugroho, 5107502633, dalam “Pertanggungan Jawab Pidana Dalam Kasus Pelanggaran Surat Izin Penangkapan Ikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan pidana dan pertanggungan jawab pidana Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009.
Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), karena mengacu pada Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengambil kesimpulan sebagai beriut : Bahwa Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, meskipun sudah berjalan akan tetapi dalam ketentuan pidana yang termuat dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 45 belum sesuai dengan kondisi masyarakat nelayan pada umumnya karena sanksi yang ada, baik sanksi pidana penjara maupun denda. Mengenai pertanggungan jawab pidana, apabila dianalisis berdasarkan teori kesalahan dan pertanggungan jawab pidana maka pelanggaran surat izin penangkapan ikan merupakan kesalahan atau Bestandedelen suatu starfbaar feit ialah bagian inti yang di sebut oleh undang-undang hukum pidana yang harus dicantumkan didalam surat tuduhan penuntut umum dan harus dibuktikan.
Kata kunci : Pertanggunganjawab, Pelanggaran.
HKM0911150 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain