Skripsi
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG DALAM PERLINDUNGAN KEPENTINGAN RAKYAT SEBAGAI BASIS APBD KABUPATEN PEMALANG (FUNCTION OF REGION PARLLEMENTS (DPRD) IN THE PROTECTION AREA PEMALANG INTERNEST OF THE PEOPLE AS THE BASE BUDGET (APBD) EXISTS PEMALANG
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang terhadap Kepala Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi fungsi dan peran DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Pemalang.
Pendekatan permasalahan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute approach) yang berkarakter deskriptif preskreptif, dengan bahan-bahan hukum sebagai data utama bahan ini penulis peroleh dengan cara studi dokumentasi perundang-undangan dan telaah pustaka. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian – uraian yang disusun secara sistematis, dengan analisis hukum, artinya data hasil penelitian dianalisa dan ditafsirkan berdasarkan teori-teori hukum, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti untuk mengambil suatu kesimpulan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah berperan sebagai sumber inisiatif, ide dan konsep mengenai berbagai Peraturan Daerah yang akan mengikat pada masyarakat, sebab merekalah yang tahu mengenai apa keinginan masyarakat Daerah. Teknis pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Pemerintahan Daerah adalah secara berkala melakukan pengawasan baik pengawasan regulasi maupun pengawasan sebagai implementasi daru tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi profesionalisme dan pengalaman yang jauh lebih mapan jika dibandingkan dengan Lembaga Eksekutif. Sehingga tidak mengherankan jika Lembaga Eksekutif lebih mendominasi dalam fungsi legislasi. Sumber daya manusia yang masih terbatas.
Kata kunci : Pengawasan, Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah
HKM0911158 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain