Skripsi
PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN PERLENGKAPAN DALAM PENGELOLAAN ASET-ASET DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
ABSTRAK
Nama: Hermanto, NPM: 2108501324, Judul: Pelaksanaan Sistem Manajemen Perlengkapan dalam Pengelolaan Aset-aset Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
Penulis merumuskan pokok permasalahan mengenai pelaksanaan Sistem Manajemen Perlengkapan dalam pengelolaan aset-aset daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Perlengkapan pada pengelolaan aset-aset daerah, serta menawarkan solusi pemecahannya.
Penulis mengambil sampel 21 pegawai Sekretariat Daerah secara purposive yakni yang berinteraksi dalam pengelolaan aset minimal 1 tahun. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi serta dianalisis secara kualitatif menggunakan deskriptif persentase.
Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan Sistem Manajemen Perlengkapan adalah cukup baik, dengan total skor sebesar 1.725 dan ketercapaian skor sebesar 63,19%. Penelitian ini juga menemukan: Hambatan 1: Penentuan penghapusan barang/aset daerah dilakukan secara tidak cermat dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Solusi: Penulis menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Tegal menyusun dan menerapkan kembali secara benar job deskripsi dan job spesifikasi bagi pegawai, agar orang-orang di dalamnya dapat bekerja secara profesional. Hambatan 2: Penentuan penghapusan barang/aset daerah tidak dilakukan berdasarkan umur akuntansi barang, yang disebabkan karena kualitas yang rendah serta pemakaian dan pemeliharaan yang kurang benar. Solusi: Pengadaan barang harus dilakukan berdasarkan sistem tender, tender/lelang hendaknya dilaksanakan secara bersih dan selektif dengan memperhatikan kualitas barang/aset tanpa ada kepentingan tertentu yang mengotorinya. Perlu dilakukan perbaikan sistem inventarisasi dan legal audit. Hambatan 3: Perencanaan penentuan kebutuhan barang/aset daerah seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan serta penyediaan dana untuk pemenuhan kebutuhan barang/aset daerah seringkali tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia. Hal ini memang keterbatasan APBD yang menyebabkan tidak terpenuhinya secara penuh kebutuhan yang telah dianggarkan. Solusi: Efisiensi anggaran memang perlu dilakukan dengan menggunakan skala prioritas kebutuhan. Sistem rente dalam pengadaan barang harus dihindari, serta libatkan DPRD dan masyarakat dalam pengawasan. Hambatan 4: Penentuan penghapusan barang/aset daerah tidak dilakukan berdasarkan keusangan fungsi. Banyak barang/aset yang belum usang namun telah dihapus dari umur akuntansi yang sebenarnya. Solusi: Hendaknya pemerintah meninjau kembali kebijakan anggaran guna menekan pemborosan di tingkat lokal. Misalnya ada kebijakan legal audit yang mengharuskan penggunaan barang/aset yang masih berfungsi, larangan untuk melakukan rente, dan membenahi sistem inventarisasi.
Penelitian di masa yang akan datang hendaknya melibatkan responden dan informan dari DPRD untuk mendapatkan umpan balik dari pelaksanaan Sistem Manajemen Perlengkapan.
Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen, Aset Daerah
FSP0312007 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain