Skripsi
PENERAPAN UNSUR PASAL 385 KUHP DALAM TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI DESA KALIWLINGI BERDASARKAN BAP NOMOR : BP / 37 / V / 2011 / RESKRIM DI POLRES BREBES
ABSTRAK
Penelitian mengenai penerapan unsur Pasal 385 KUHP dalam tindak pidana penyerobotan tanah di Desa Kaliwlingi berdasarkan BAP Nomor BP/37/V/2011/Reskrim ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah pada BAP Nomor BP/37/V/2011/Reskrim di Polres Brebes dan untuk mengetahui penerapan unsur Pasal 385 KUHP dalam tindak pidana penyerobotan tanah di Desa Kaliwlingi berdasarkan BAP Nomor BP/37/V/2011/Reskrim
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus. Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana mengenai penerapan unsur Pasal 385 KUHP dalam tindak pidana penyerobotan tanah di desa Kaliwlingi berdasarkan BAP Nomor BP/37/V/2011/Reskrim tentang Tindak Pidana Penyerobotan
Hasil penelitian ini adalah bahwa Proses penyidikan Berkas Perkara Nomor BP/37/V/2011/Reskrim di Polres Brebes pihak Penyidik telah menggunakan tata cara penyidikan yang diatur pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dimulai dari adanya Laporan Polisi No. Pol.: LP/27/II/2010/Spk, tertanggal 06 Februari 2010 tentang perkara Penyerobotan Tanah yang diancam dalam Pasal 385 KUHP, yang selanjutnya penyidik melakukan tahapan yakni : Pemanggilan, Pemeriksaan saksi-saksi, Pemeriksaan tersangka dan Penyitaan Barang bukti, dalam Penyidikan tersebut mendasarkan pada keterangan para saksi, keterangan tersangka dan alat bukti yang ada maka terhadap Tersangka diduga telah melakukan tindak pidana “Penyerobotan tanah“, yang diancam dengan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP dengan menerapkan unsur-unsur yang ada di dalamnya yakni Barang siapa, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, menjual, Menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu.
Kata kunci : tindak pidana, penyerobotan tanah, penyidikan
HKM0312085 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain