Skripsi
Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia dalam Melaksanakan Tugas Pemerintah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Rumusan masalah penelitian bagaimana tanggung jawab Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pemerintah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945? hambatan-hambatan yang terdapat dalam tanggung jawab Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pemerintah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pemerintah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945? hambatan-hambatan yang terdapat dalam tanggung jawab Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pemerintah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Metode pendekatann yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif (legal research) yang secara umum merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka.
Tanggung jawab Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pemerintah menciptakan kondisi yang menjamin partisipasi rakyat secara optimal harus dibentuk. Tentu saja tak semudah itu mengharapkan pihak penguasa (Eksekutif maupun Legislatif) sesudah perubahan UUD 1945 mau melaksanakan wewenang, kewajiban dan haknya secara benar, karena Sistem yang dibangun ini ternyata juga memiliki kecenderungan penyimpangan kekuasaan oleh lembaga perwakilan dan bertendensi pada lemahnya lembaga eksekutif. Dalam implementasi kekuasaan pemerintahan Negara sesudah perubahan Undang-undang Dasar 1945 menggeser executive heavy ke arah legislative heavy sehingga terkesan bukan keseimbangan yang dituju melalui perubahan UUD 1945, tetapi DPR ingin memusatkan kekuasaan di tangannya.
Untuk melaksanakan UUD 1945 sesudah perubahan khususnya menyangkut kekuasaan pemerintahan negara bagi Eksekutif (Presiden adalah penyelenggara pemerintahan) dan bagi Legislatif (DPR) sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang harus diperhatikan secara proporsional baik Wewenang, Kewajiban dan Hak masing-masing.
Kata Kunci : Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia dan Tugas Pemerintah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
5109503211 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain