Skripsi
Kebijakan Daerah Yang Demokratis dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme di Kota Tegal
Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis merumuskan yang menjadi permasalahan didalam penelitian iniadalah : Bagaimanakah kebijakan daerah yang demokratis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Kota Tegal?
Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan ini diharapkan akan diperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute/legal approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparasi (comparatioan approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach)
Dalam rangka itu reposisi daerah hendaknya dipahami sebgai upaya mengaktualisasikan berbagai potensi dan aspirasi masyarakat daerah, sehingga rakyat di daerah dapat mengekspresikan kepentingan dan kehendaknya. Untuk itu pemerintah daerah perlu menyusun kerangka kerja yang memungkinkan terserapnya berbagai potensi dan aspirasi rakyat terutama prinsip pelayanan.
Mengingat tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri tetapi juga untuk melayani masyarakat, dalam mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama.
Kata Kunci : Kebijakan Daerah Yang Demokratis dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
5109503208 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain