Skripsi
KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 145/K/TUN/2011 TENTANG KEABSAHAN SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH RAKYAT NEGERI DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan Perundang-undangan ( sttute approach ) yang mengggunakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mana peneliti tidak hanya melihat kepada bentuk perundang-undangan saja, melainkan juga menelaah materi-materi muatan yang ada didalamnya. Selain itu , penulis dalam penelitian ini juga menggunakan metode Pendekatan Kasus ( case approach ) yaitu dengen cara melakukan telaah terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 145/K/TUN/2011
Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 145/K/TUN/2011 adalah putusan yang telah tepat, karena dengan putusan tersebut semakin menguatkan putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya. Hal tersebut dekarenakan pada tahun 1986 telah terjadi perubahan nama dari “SR” ( sekolah rakyat ) menjadi “SD” ( sekolah dasar ), dan hal ini menjadikan batalnya ijazah milik
Dzulkifli karena bertentangan dengan perubahan perundang-undangan yang berlaku
Kata Kunci : kepala daerah, surat tanda tamat belajar, putusan mahkamah agung
5109503095 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain