Skripsi
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGAKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS DI KABUPATEN PEKALONGAN
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 di Kabupaten Pekalongan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah perbedaan penafsiran terhadap isi PP Nomor 48 Tahun 2005 sehingga dalam implementasinya belum sepenuhnya sesuai.
Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :
1. Untuk mendiskripsikan implementasi kebijakan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 di Kabupaten Pekalongan.
Untuk mencapai tujuan penelitian ini, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh George Edward III yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif yang maksudnya untuk menggambarkan proses dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 di Kabupaten Pekalongan. Dalam penelitian ini penulis teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan atas gejala dan kondisi yang ada diwujudkan dalam keterangan-keterangan sesuai dengan keadaan sebenarnya dilapangan. Dalam analisis diskriptif ini mencakup 3 komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa proses implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 di Kabupaten Pekalongan berjalan dengan baik. Namun demikian ada beberapa hambatan dan kendala dalam impelementasinya antara lain perbedaan penafsiran terhadap isi PP Nomor 48 Tahun 2005, dugaan manipulasi data tenaga honorer, tidak jelas dan konsistennya kebijakan pemerintah pusat serta dugaan intervensi dari pihak luar dalam proses pendataan dan pemberkasan. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor sumber daya dan komunikasi.
Saran untuk penelitian ini adalah Pemerintah Daerah perlu memperluas akses informasi kepada masyarakat, perlunya cara dan metode terobosan baru untuk membuktikan keabsahan tenaga honorer, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi mitra diatasnya. Disamping itu perlu mendorong dan memfasilitasi bagi tenaga honorer yang sudah diangkat tetapi belum sesuai dengan kompetensi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang dipersyaratkan serta dikirim atau diikutkan diklat untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian.
Kata Kunci : Implementasi, tenaga honorer, CPNS dan faktor-faktor yang mempengaruhi PP Nomor 48 Tahun 2005.
02110500081 | EKO a | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain