Skripsi
PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 JUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2008 (STUDI KASUS DI KABUPATEN TEGAL) (The Implementation of Discharge to Headman in Indonesian After Being UU No. 32 in 2004 Years Juncto UU No. 12 in 2008 ye
Perlindungan hukum sebaiknya dilaksanakan secara proporsional dan memiliki suatu kepastian. Perlindungan hukum bagi kepala daerah yang diputus lepas timbul akibat adanya pemberhentian yang menghapus status dan hak sebagai kepala daerah selama proses persidangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberi gambaran mengenai mekanisme pemberhentian dan permasalahan hukum yang terjadi pada upaya ganti kerugian dan rehabilitasi kepala daerah, dengan menggunakan metode peneilitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dilakukan pembaharuan dan penegasan peraturan terkait demi tercipta kepastian mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum bagi kepala daerah yang diputus lepas dan dirugikan atas pemberhentian sementara.
Kata kunci: Perlindungan hukum, kepala daerah, pemberhentian , putusan lepas, ganti kerugian, dan rehabilitasi.
05110500101 | PUR p | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain