Skripsi
IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN WANITA DALAM KASUS TALAK RAJ'I OLEH PERADILAN AGAMA SESUAI SISTEM PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU TAHUN AKADEMIK 2016/2017
HD, BUSYAIRI. 2016. Implementasi Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Kasus Talak Raj’i Oleh Peradilan Agama Sesuai Sistem Perundang Undangan Yang Berlaku. Skripsi. Pendidikan Kwarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Panca Sakti Tegal.
Pembimbing I Drs. Nurcholis, M.Pd.,
Pembimbing II Drs. Subiyanto, M.Pd.
Kata Kunci : implementasi , hak dan kewajiban wanita dalam talak raj’i, Peradilan Agama , sistem perundang undangan yang berlaku.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui secara realistis parktis tentang kemungkinan adanya kesesuaian atau kemungkinan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum Islam ( fiqih ) berkaitan dengan hak dan kewajiban bekas isteri pada kasus talak raj’i , dengan realitas implementasi oleh Peradilan Agama melalui amar amar putusannya, sesuai sistem perundang undangan yang menjadi acuannya.
Ada dua obyek yang menjadi sasaran dalam peneilitian ini, yaitu pustaka, merupakan sumber data sekunder dan Pengadilan Agama, merupakan sumber data primer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ‘methode pendekatan kualitatif’, yang penekanannya pada membangun naratif atau deskripsi tektual atas fenomena yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan, ketentuan mengenai hak dan kewajiban wanita dalam masa iddah talak raj’i ( seperti diatur dalam fiqih ), tidak diatur dalam hukum perkawinan Indonesia. Namun begitu tidak menutup kemungkinan diberlakukannya ketentuan hak dan kewajiban tersebut, sepanjang ketentuan itu belum diatur dan tidak bertentangan dengan peraturan UU ( Ps. 66 UU No.1 Th.1974 dan Ps. 2 (1) ). Pengadilan dalam memutus perkara terbatas hanya pada masalah-masalah yang menjadi tuntutan atau permohonan. Untuk bisa diterapkannya ketentuan hak dan kewajiban tersebut, dibutuhkan partisipasi aktif para pihak yang bersangkuatan. Pengadilan Agama memiliki peluang hukum untuk menentukan suatu kewajiban bagi suami atau isteri, dan dilakukan dengan putusan sela dan bersifat profisional, sebelum perkara utama diputuskan. Hal ini bisa dilakukan atas dasar permohonan para pihak yang diajukan bersamaan dengan perkara utama. Namun begitu berkaitan dengan hak dan kewajiban wanita tersebut tidak bisa ditetapkan oleh pengadilan dengan putusan sela provisional, sebab hak dan kewajiban itu baru akan ada setelah sudah terjadinya ikrar talak dari pihak suami, sedangkan penetapan sebelum ikrar talak berupa ‘ pengkabulan permohonan ikrar talak’, pada saat ini belum terjadi talak.
Atas dasar hasil penelitian, maka disarankan, agar lembaga-lembaga yang berkompeten memberikan perhatian secara khusus berkaitan dengan ketentuan hukum ‘talak raji’ ini. agar visi dan misi syariat dari ketentuan hukumnya bisa tercapai. Hal ini bisa terwujud jika ketentuan hukum talak raj’i ini bisa diterapkan secara utuh.
01214500036 | BUS i C1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain