Skripsi
PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM MEWUJUDKAN ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN TEGAL
Febri Setiadi. PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM MEWUJUDKAN ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN TEGAL. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2018.
Prinsip-prinsip good governance pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolok ukur atau indikator dan ciri-ciri atau karakterisrtik penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik. Prinsip-prinsip good governance dalam praktik penyelenggaraan negara dituangkan dalam tujuh asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu perangkat daerah adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas dan wewenang pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan asas-asas pemerintahan yang baik di Kabupaten Tegal dan 2) Kendala-kendala yang ditemui di dalam peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan asas-asas pemerintahan yang baik di Kabupaten Tegal
Hasil penelitian ini adalah bahwa (1) Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Mewujudkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Tegal adalah dengan penerapan asas-asas good governance dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang meliputi partisipasi, transparansi, Akurat, Akuntable, Efektif dan efisien, Kepastian hukum dan Responsif dan 2) Kendala-kendala dalam peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Mewujudkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Tegal adalah seperti kurangnya informasi mengenai bentuk kegiatan dan pelaksanaan program yang diberikan kepada masyarakat, kurangnya sosialisasi tentang cara mengetahui jenis kegiatan dan pelaksanaan suatu kegiatan program yang dilakukan kepada masyarakat melalui media cetak, lemahnya supremasi hukum dan tingkat kesadaran akan pelanggaran dan penyalahgunaan prosedur, serta kurangnya pegawai dalam melayani dan menangani pengaduan dari masyarakat
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas hukum Universitas Pancasakti Tegal
Kata Kunci: Good Governance, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
51145000330 | SET p C1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain