Tesis
IMPLIKASI HUKUM PENARIKAN RETRIBUSI DALAM PENGUKURAN DAN PENGUJIAN KAYU OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan, untuk menganalisis implikasi dan untuk memformulasikan mengapa Peraturan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 188.4/0021 tidak sejalan dengan .Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Data yang telah terkumpul dianalis dengan analisis kualitatif yaitu berdasarkan pada teori dan ketentuan hukum positif.
Berdasarkan hasil penelitian, latar belakang/alasan Peraturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 188.4/0021 tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam adalah untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk melaksanakan reformasi sistem pelayanan dengan memberikan pelayanan secara prima, dalam rangka tertib administrasi dalam pengendalian penatausahaan hasil hutan di Provinsi Jawa Tengah. Implikasi Hukum atas Penarikan Retribusi Dalam Pengukuran Dan Pengujian Kayu Bulat Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dikaitkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk/Setjen/2015 adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini .ada dalam suatu asas lex superiori derogate legi inferiori; yang dibentuk atas dasar kewenangan. Untuk itu, berbagai ketentuan peraturan yang ada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tersebut. Formulasi Penarikan Retribusi Dalam Pengukuran Dan Pengujian Kayu Bulat Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Untuk Masa yang Akan Datang harus dilakukan dengan sistem pembayaran satu atap untuk semua perizinan di masa depan (produksi kayu), diharapkan dapat mendorong para pemegang izin untuk melakukan pembayaran tepat waktu, dan kecurangan lainnya.
Kata kunci : implikasi hukum, Pemungutan retribusi, Pengukuran dan Pengujian Kayu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
72156000070 | CUN i C1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain