Skripsi
KINERJA APARAT PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA NASIONAL DI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL
Nama : IMAM PUJI ATMOKO
NPM : 2107501233
Judul : KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM
MENINGKATKAN PROGRAM KB
DI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Sejauhmana kinerja aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan program KB di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal ? Kendala-kendala apa saja yang dihadapi aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan program KB ? Bagaimana solusi dari kendala-kendala tersebut ?
Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif, yang berusaha menggambarkan kinerja aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan program KB, khususnya di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel 3 desa, dengan menggunakan metode stratified random sampling, yaitu dengan mengetahui terlebih dahulu peningkatan program KB masing-masing desa dengan membandingkan TFR tahun 2007 dan 2008. Selanjutnya diambil desa dengan selisih pencapaian TFR terbaik, sedang, dan terendah. Selanjutnya dari ke-3 desa terpilih masing-masing diambil 20 orang dari berbagai unsur yang terkait dengan program KB menggunakan metode proposive random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner (angket), wawancara, dan studi pustaka. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif,dimana tidak dianalisis dengan menggunakan alat-alat statistik, melainkan dengan menggunakan teknik deskriptif prosentase.
Responden sejumlah 60 orang dan jumlah item pertanyaan berjumlah 15, dapat diperoleh total skor 3866, yang setelah dikonsultasikan dengan kriteria hasil jawaban responden, maka dapat dikatakan bahwa kinerja aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan program KB di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal adalah sangat baik dengan tingkat keberhasilan sebesar 85,91 % dari skor maksimal.
Oleh sebab itu hendaknya seluruh pihak terkait bisa menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis dan sinergis demi peningkatan program KB di desa. Masing-masing pihak termasuk aparatur pemerintah desa setempat perlu aktif mulai menjembatani terjalinnya komunikasi yang baik ini, keterbukaan informasi berbagai program, termasuk di dalamnya masalah anggran atau dana yang seringkali mudah memicu konflik. Di samping itu diharapkan pula pengadministrasian data kependudukan hendaknya dilakukan dengan cermat dan teratur sehingga data yang ada valid, atau setidaknya memiliki tingkat kesalahan yang relatif kecil.
FSP09014 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain