Skripsi
Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan di Kabupaten Tegal
Dunia kehutanan Indonesia menghadapi permasalahan yang sangat berat akhir-akhir ini. Selama beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan kejahatan kehutanan yang berupa pencurian maupun perdagangan satwa dan tanaman langka yang dilindungi, pelanggaran prinsip-prinsip konservasi dan kelestarian dalam penetapan kebijakan kehutanan, perambahan dan okupasi kawasan hutan oleh masyarakat, pencurian kayu dan perdagangan tidak sah, pemberian maupun penyalahgunaan ijin-ijin kehutanan, dan lain-lain. Diantara beragam kejahatan kehutanan tersebut, maka pencurian kayu atau illegal logging merupakan kejahatan kehutanan yang terbesar dan telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Pencurian kayu atau Illegal logging hampir terjadi di seluruh kawasan hutan, tidak hanya pada kawasan hutan produksi saja tetapi juga telah memasuki hutan di kawasan konservasi dan hutan lindung. Penanganan pelanggaran UU Kehutanan yang berupa tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagai ujung tombak peradilan pidana, yang dalam hal ini dilakukan oleh PPNS sebagai pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan. Adapun Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang yang menjadi dasar hukum dari setiap Departemen atau Instansi yang bersangkutan yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Mengingat tugas penyidikan merupakan tugas yang tidak mudah, maka diperlukan penyidik yang ahli dalam bidangnya. Di samping itu penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Departemen Kehutanan merupakan penyidikan yang bersifat khusus, karena hanya berkaitan dengan kasus pencurian kayu yang setiap saat bisa terjadi. Untuk itulah perlu diadakan pendidikan dan latihan yang lebih intensif agar kualitas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khususnya di lingkungan Departemen Kehutanan bisa setara dengan penyidik Polri. Selain itu, hal ini juga bertujuan agar peran dan fungsi dari PPNS sendiri berjalan secara optimal dan terciptanya proses penyidikan yang efisien, sehingga pelaku tindak pidana dapat dihadapkan di muka sidang pengadilan dan tercipta proses hukum yang cepat,murah dan efektif.
FH10010 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain