Skripsi
Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang (Studi Kasus dalam Perkara Nomor: 63/Pid.B/2009/PN. Pml)
Pembahasan tulisan ini mengenai upaya hukum kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas (vrijspraak). Bahwa telah terjadi contra legem, dimana sesuai dengan pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas tidak tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi tidak sedikit Jaksa yang mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.
Permasalahan yang ditampilkan dalam tulisan ini adalah:1. Bagaimana pengaturan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, 2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan bebas perkara tindak pidana korupsi. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, dengan menggunakan jenis data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis yang dianalisis secara normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dasar hukum pengajuan kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983, tentang tambahan pedoman KUHAP (butir 19) dan yurisprudensi, yaitu putusan Mahkamah Agung Regno.: 275K/Pid/1983 dalam perkara Raden Sonson Natalegawa. Adapun alasan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas perkara tindak pidana korupsi nomor 63/Pid.B/2009/PN. Pml, tanggal 24 Juni 2009 adalah pada prinsipnya putusan tersebut tidak berdasarkan peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. maka penulis berpendapat bahwa alasan-alasan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah sehingga bisa dibebaskan dari perkara "KORUPSI" tersebut adalah tidak benar, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 63/Pid.B/2009/PN.Pml, tanggal 24 Juni 2009 tersebut.
Kata Kunci : kasasi, putusan bebas, korupsi
English :
The Discussion is about the legal of remedy of jurisdiction by the Public Prosecutor towards the free decision. According to section 244 KUHP. Towards the free decision could not ask the legal remedy of jurisdiction to the Supreme Court, but there is the Public Prosecutor who has been asked the legal remedy of jurisdiction towards the free decision.
The Problem which is presented in this writing about how is regulating the legal remedy of jurisdiction towards the free decision, what is consideration from the Supreme Court Republic of Indonesia in concerning the legal remedy of jurisdiction by the Public Prosecutor in the free decision about the corruption's criminal. The writing use the method of approaching the constitusion and an approaching is the kind of secondary data which is concerning the legal remedy of jurisdiction the primer law, the secondary data and the the tertiary data are combining by the librarian study, printing's media, electronic's media and using sistematic's media which is analysed normally and qualitative.
Based on the research, it can be known that the legal of remedy of jurisdiction by the Public Prosecutor towards the free decision is the Ministry of justice decree No. M 14-PW 07.30 on 1983 is about the acquisition of catalog in KUHAP (chapter 19) and the Jurisprudence, is about the Supreme Court decree Regno: 275K/Pid/1983 in the case of Raden Sonson Natalegawa. Now the reason is used by the Public Prosecutor in the legal remedy of jurisdiction towards the free decision No. 63/Pid B/PN Pemalang 24 Juni 2009 is the principle is not based on the jurisdiction's regulating and is not applied as good as possible, so writer concludes that the reasons which is explained accusation is proved guilty, so can be freed from the case "The Corruption" is not proved and based on Supreme Court Republic of Indonesia Judgment has been canceled in the State Court No. 63/Pid B/PN Pemalang 24 Juni 2009.
Kata Kunci : cassation,acquittals, corruption
1722011KI27 | Tersedia | ||
2222011KI21 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain