NANANG AKHMAD RIYADI 5106502321. "PENERAPAN PASAL 359 DAN 360 KUHP SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS".Program Strata I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya pemerintah dalam menangani korban kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia. Berdasarkan pada teori dan kenyataan yang ada dilapangan maka penelitian ini d…
DEDI SUPRIYADI 5106502469. "PERANAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLRES BREBES.Program Strata I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui belakang terjadinya tindak pidana pencurian, upaya dan hambatan polisi dalam menangani pencurian kendaraan bermotor roda dua di kabupaten Brebes…
Penelitian ini mengenai bentuk dan praktek perlindungan yang diberikan kepada saksi dalam perkara pidana korupsi suap menyuap dan hambatan dalam pemberian perlindungan saksi pada perkara pidana korupsi khususnya suap menyuap. Manfaat penelitian ini adalah memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang Hukum Acara Pidana serta Perlindungan Saksi dan Korban pada khususn…
Arie Wibowo, 5106502403, dalam Visum et Repertum untuk Pembuktian Tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 06/Pid.B/2008/PN.Pml, tujuan penulis meneliti ini yaitu untuk menganalisa alat bukti visum et repertum menjadi dasar untuk pengungkapan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, dan untuk mengeta…
Sebagai upaya penegakan hukum terhadap ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkung…
Urip Subekhi, 5106502464, dalam Aspek Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Bidang Kepabeanan, dengan permasalahan bagaimana tindak pidana penyelundupan bidang kepabeanan ditentukan di dalam hukum positif di Indonesia, dan bagaimana penyelundupan bidang kepabeanan ditinjau dari aspek kriminologi yang tujuannya adalah untuk mengetahui tindak pidana penyelundupan bidang kepabeanan dite…
Ekstensi Badan Koordinasi Pembangunan Wilayah I Jawa Tengah adalah sebuah fakta yang telah benar-benar terjadi dalam kenyataan dan mengandung pengertian yang bersifat umum. Kesenjangan yang tinggi antar kabupaten/kota pada bidang ekonomi dan pendidikan merupakan isu strategis. Sebagai isu strategis kalau tidak segera diatasi melalui koordinasi yang baik akan berdampak buruk dan luas. Jika k…
Heru Ardiyanto, 5106502318 dalam Evaluasi Kinerja Satuan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Melaksanakan Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Tegal Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Negara. Kewenangan Polisi melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas di jalan selalu menjadi sorotan masyarakat. Alih-alih masyarakat menganggap bahwa penindakan atas pelanggaran yang dilakukan ol…
EKA YUNAENI, NPM. 5105502202. Perlindungan Terhadap Para Pekerja atau Buruh Jika Diberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Skripsi 2009. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Peran serta buruh / pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat, oleh karena itu perlu adanya peningkatan perlindungan tenaga kerja tersebut akan mening…
Ilham Dani : Tinjauan Yuridis Pemilihan Yuridis Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Kota Tegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ( Studi Kasus Pemberhentian dan Pencabutan Keanggotaan Calon Legislatif) Kata Kunci : Pemilihan Anggota Legislatif; Pemilihan Umum Dilaksanakannya pemilihan umum legislatif pada tahun 2009 secara langsung telah membuat sistem dem…