Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Hasil penelitian ini adalah bahwa kejahatan penipuan diatur di dalam Buku keII Bab ke XXV Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari Pasal 378 sampai dengan Pasal Pasal 39…
Rumusan masalah penelitian Bagaimanakah Tinjauan Hukum Putusan MA No. 596 K/PAT.SUS/2011, Penanggungjawab Perusahaan CV. Pasific Aquatics Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002. Tujuan penelitian untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Putusan MA No. 596 K/PAT.SUS/2011, Penanggungjawab Perusahaan CV. Pasific Aquatics Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi peran pent…
Tujuan penelitian untuk mengetahui aspek pertanggungjawaban mucikari dalam hukum pidana dan penerapan unsur Pasal 296 KUHP dalam putusan Nomor 390/Pid.B/2011/PN.PML. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi peran penting bagi Ilmu Hukum khususnya dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP khususnya mengenai perkara pidana pertanggungjawaban mucikari sebagai pelaku kejahatan kesusilaan. …
Penelitian ini berjudul Pemidanaan terhadap tindak pidana pemerasan berdasarkan Putusan di Pengadilan Negeri Pemalang Nomor Putusan No.178/Pid.B/2010/PN.Pml. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan terhadap tindak pidana pemerasan dalam putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 178/Pid.B/2010/PN.Pml. dan untuk mengetahui proses/tahapan peradilan tindak pidana pemerasan di Pengadila…
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsure-unsur tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia; untuk menganalisis pembuktian terhadap orang yang membantu tindak pidana korupsi dengan cara menghilangkan barang bukti hasil kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan karakteristik deskriptif-preskrptif yang bersumber pada bahan hukum primer da…
Persoalan penyimpangan konstitusional yang memang sengaja dilakukan baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, lebih banyak disebabkan karena dominasi penguasa. Konsekuensi dari dominasi kekuasaan Presiden, meskipun di dalam UUD 1945 menentukan bahwa pemerintahan tidak bersifat absolutism (kekuasan tidak terbatas) dan negara Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, niscaya akan sulit …
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT FIF Kota Tegal, dan Penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dan pihak debitur (konsumen) yang timbul karena wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lokasi penelitian di PT FIF Kota Tegal, Pendekatan …
Windi Hartanto, Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Penyidikan Dilingkungan Polri dalam hal penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (spdp) Skripsi. Tegal. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dalam hal apa pengawasan dan pengendalian penangana…