Penelitian yang diteliti adalah pelaksanaan penerapan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pemalang. Permasalahannya adalah mengenai bagaimana pelaksanaan penerapan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pemalang menurut PP No. 30 Tahun 1980. Manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Secara teoritis bermanfaat untuk mengembangkan sayap keilmua…
Penadahan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana pertimbangan haki…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum tanah adat yang ada di Indonesia, khusus kedudukan hukum hak atas tanah adat di Jawa Tengah dengan nuansa kehidupan atau fungsi sosial dari tanah, terlebih lagi dalam pembagian tanah persekutuan dan tanah perseorangan atau individu. Hal ini membuktikan bagaimana pembagian hak-hak atau pengaturan hak-hak atas tanah adat menunjukkan adanya…
Pelacuran sebagai masalah sosial yang sudah tua usianya namun senantiasa dibicarakan orang sampai saat ini, tidak tanggung-tanggung yang menjadi korbannya adalah anak-anak usia belasan tahun yang masih polos dan mudah dipengaruhi, sementara aturan yang terdapat di dalam pasal 296, 297 dan 506 KUHPidana belum secara tegas dan jelas mengatur pelacuran itu sendiri karena ketiga pasal tersebut hany…
Skripsi ini berjudul "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Perjanjian Melalui Internet". Penelitian ini mempunyai tujuan adalah untuk mengetahui penerapan asas kepastian hukum dalam perjanjian melalui Internet dan untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian melalui internet. Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang - undangan atau statute approa…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim yang memutuskan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap 12 (dua belas) orang korban, dan untuk mengetahui adanya gabungan perbuatan dalam Pasal 65 KUHP terhadap pembunuhan berencana terhadap 12 (dua belas) orang korban dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 103/Pid/B/2005/PN.Slw. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan …
Otonomi daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat oleh karena itu daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan kewenangan itu penyelenggaraan otonomi dae…
Pemerintah desa terdiri dari kata pemerintah dan desa , pemerintah berarti organ yang melaksanakan atau pejabat yang menjalankan kekuasaan negara. Sedangkan pengertian pemerintah desa sesuai pasal 201 ayat (1) disebutkan " Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa". Pasal ini mengandung makna bahwa kepala desa sebagai unsur pimpinan melaksanakan tugas dan kewajiban dibidan…
Endang Pujiowati 5105502155, Lahirnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemeritah Daerah merupakan pengganti dari Undang Nomor 22 tahun 1999, dimana Undang-Undang No. 32 tahun 2004 lebih efektif cepat dalam implementasinya Berdasarkan latar belakang yang ada dirumuskan permasalahan sebagai berikutnya : Bagaimanakah peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan administra…
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen perumahan KPR BTN Kalisapu Regency Putera Satria Bahari Slawi dan upaya hukum yang dilakukan terhadap pengembang yang merugikan konsumen. Penelitian menggunakan metode pendekatan perundang-undangan karena permasalahan yang akan diteliti dikaitkan dengan UUPK Nomor : 8 Tahun 1999 dan KUH Perdata. Adapun yang akan diteliti me…